lanskap-regulasi.blogspot.com
Regulasi: RUU Pelayanan Publik
http://lanskap-regulasi.blogspot.com/2008/02/ruu-pelayanan-publik.html
Minggu, 24 Februari 2008. NOMOR……TAHUN……. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. A bahwa kewajiban negara melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945;. Ebahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pelayanan publik. 2Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara RI Tahun 2...
lanskap-release.blogspot.com
Press Release: Mei 2008
http://lanskap-release.blogspot.com/2008_05_01_archive.html
Senin, 05 Mei 2008. PERNYATAAN SIKAP "Aliansi Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia". Aliansi Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia (Aliansi) sangat prihatin dengan keinginan pemerintah untuk mengontrol kembali kebebasan-kebebasan dasar yang telah mendapatkan jaminan konstitusional di Indonesia. Namun UU ITE telah jelas tidak mengakui perhormatan, pemajuan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia, dan mengabaikan UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mewajib...
lanskap-diklat.blogspot.com
Diklat: Oktober 2008
http://lanskap-diklat.blogspot.com/2008_10_01_archive.html
Kamis, 16 Oktober 2008. Sekolah Demokrasi Kabupaten Tangerang. Reformasi –demokratisasi— yang bergulir sejak 21 Mei 1998 telah membuahkan kemajuan yang cukup berarti sebagai penopang lahirnya tatanan masyarakat demokratis. Hal itu misalnya ditandai dengan terbukanya kebebasan dalam berorganisasi, berserikat dan menyampaikan pendapat, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, serta munculnya sistem multipartai yang kompetitif. Dalam konteks demikianlah gagasan SEKOLAH DEMOKRASI ini muncul. Sekolah De...
lanskap-berita.blogspot.com
Berita: KPU Daftar 75 Calon DPD
http://lanskap-berita.blogspot.com/2008/10/kpu-daftar-75-calon-dpd.html
Minggu, 19 Oktober 2008. KPU Daftar 75 Calon DPD. Hingga waktu penutupan Senin (14/7) pukul 00:00 WIB tadi malam, sebanyak 75 orang telah mendaftar sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Empat orang diantara mereka akan dipilih pada Pemilu 2009 mendatang, untuk menjadi anggota DPD-RI perode 2009-2014 mewakili Provinsi Banten. DISKUSI, SEMINAR and PELATIHAN. 1020 Bakal Caleg di DPRD Banten. Kaum Muda di Pentas Politik. DPT Pemilu 2009 Diperkirakan 170 Juta.
lanskap-artikel.blogspot.com
artikel: Oktober 2008
http://lanskap-artikel.blogspot.com/2008_10_01_archive.html
Minggu, 19 Oktober 2008. Artis, Tokoh Lokal, atau Wajah Lama di Banten I. Penulis : Kennorton Hutasoit. DI daerah pemilihan Banten I, 38 parpol peserta pemilu memperebutkan sekitar 1,5 juta suara pemilih yang tersebar di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang untuk 6 kursi DPR. Daerah pemilihan Banten I menjadi arena pertarungan sejumlah artis, tokoh intelektual, dan tokoh lokal yang diajukan sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR oleh partai politik. Penempatan artis tidak diikuti Partai Golkar ...
lanskap-artikel.blogspot.com
artikel: Artis, Tokoh Lokal, atau Wajah Lama di Banten I
http://lanskap-artikel.blogspot.com/2008/10/artis-tokoh-lokal-atau-wajah-lama-di.html
Minggu, 19 Oktober 2008. Artis, Tokoh Lokal, atau Wajah Lama di Banten I. Penulis : Kennorton Hutasoit. DI daerah pemilihan Banten I, 38 parpol peserta pemilu memperebutkan sekitar 1,5 juta suara pemilih yang tersebar di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang untuk 6 kursi DPR. Daerah pemilihan Banten I menjadi arena pertarungan sejumlah artis, tokoh intelektual, dan tokoh lokal yang diajukan sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR oleh partai politik. Penempatan artis tidak diikuti Partai Golkar ...
lanskap-artikel.blogspot.com
artikel: BLT yang Tidak Melayani
http://lanskap-artikel.blogspot.com/2008/10/blt-yang-tidak-melayani.html
Sabtu, 18 Oktober 2008. BLT yang Tidak Melayani. Program bantuan langsung tunai (BLT) plus sebagai kompensasi pengalihan subsidi BBM menjadi dialektika menarik selain kebijakan pencabutan subsidi itu sendiri. Suara penolakan disuarakan baik oleh pengamat kebijakan, praktisi politik, hingga kepala-kepala daerah yang berkeberatan program ini dijalankan karena kekhawatiran potensi konflik yang timbul. BLT yang Tak Efektif. Sementara belajar dari pelaksanaan program BLT 2005, permasalahan justru timbul dari ...