rechtboy.wordpress.com
Guest Book | Membangun dari Daerah
https://rechtboy.wordpress.com/guest-book
Its about Rudy thoughts and experiences on local governance. Please leave message and your thought in this page. Thank you. Salam kenal pak dosen😀. On September 21, 2007. Salam kenal juga yah pak anggara, semoga kita bisa terus tukar informasi tentang hukum. On September 21, 2007. Jika berminat, kita saling bertukar link pak dosen, untuk lebih memperkuat persaudaraan sesama blogger hukum😀. On September 24, 2007. On September 24, 2007. On November 28, 2007. Salam kenal sebelumnya kpd Bpk. rudi. Halo ban...
rechtboy.wordpress.com
MEMPERKUAT PERAN ORGANISASI PROFESI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU | Membangun dari Daerah
https://rechtboy.wordpress.com/2008/06/26/memperkuat-peran-organisasi-profesi-dalam-perlindungan-hukum-bagi-guru
Its about Rudy thoughts and experiences on local governance. Juni 26, 2008. MEMPERKUAT PERAN ORGANISASI PROFESI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU. II Hukuman Mendidik: Pisau Bermata Dua. III Perlindungan Hukum Bagi Profesi Guru. Pasal 14 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 menetapkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;.
rechtboy.wordpress.com
Landasan Hukum Penyelenggaraan Pilgub di Lampung | Membangun dari Daerah
https://rechtboy.wordpress.com/2013/04/16/landasan-hukum-penyelenggaraan-pilgub-di-lampung
Its about Rudy thoughts and experiences on local governance. April 16, 2013. Landasan Hukum Penyelenggaraan Pilgub di Lampung. Dimuat di Harian Lampung Post. Penyelenggaraan Pilgub pada 2013 mempunyai landasan hukum yang memang bukan berdasarkan Pasal 233 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Landasan penyelenggaraan Pilgub Lampung terdapat pada dasar hukum sebagai berikut:. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Ketentuan hukum d...
rechtboy.wordpress.com
April | 2013 | Membangun dari Daerah
https://rechtboy.wordpress.com/2013/04
Its about Rudy thoughts and experiences on local governance. Archive for April, 2013. Butir-Butir Pemikiran Ronald Dworkin dalam Konstitusionalisme dan Pengaruhnya terhadap Konstitusionalisme Indonesia. On April 18, 2013. Landasan Hukum Penyelenggaraan Pilgub di Lampung. On April 16, 2013. Legality versus Morality: Moral Reading and the Case of Pemilukada in Tulang Bawang Regency of Lampung Province. On April 16, 2013. Landasan Hukum Penyelenggaraan Pilgub di Lampung. Editorial Media di Indonesia. Di IND...
rechtboy.wordpress.com
Kewenangan Pemda dalam Bidang Kelistrikan | Membangun dari Daerah
https://rechtboy.wordpress.com/2008/11/14/kewenangan-pemda-dalam-bidang-kelistrikan
Its about Rudy thoughts and experiences on local governance. November 14, 2008. Kewenangan Pemda dalam Bidang Kelistrikan. Urusan wajib merupakan urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah. Pemerintah daerah harus menjamin ketersediaan pelayanan baik dari sumber daya maupun dana. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mengelola kewenangan wajib tersebut pemerintah daerah dapat menggunakan instrumen perda. Sehubungan dengan hal itu Pasal 16 ayat (1) Und...Dalam hak...
rechtboy.wordpress.com
Constitutionalism, Rule of Law, and Judicial Review | Membangun dari Daerah
https://rechtboy.wordpress.com/2010/05/13/constitutionalism-rule-of-law-and-judicial-review
Its about Rudy thoughts and experiences on local governance. Mei 13, 2010. Constitutionalism, Rule of Law, and Judicial Review. Constitutionalism as the integral part of rule of law in new democracies has been believed as magic spell for development especially in promoting economic development, Hernando De Soto [1]. Makes claim that Development is possible only if efficient legal institutions are available to all citizens. Furthermore, Amartya Sen masterpiece work. The authority of courts to review and d...
rechtboy.wordpress.com
Butir-Butir Pemikiran Ronald Dworkin dalam Konstitusionalisme dan Pengaruhnya terhadap Konstitusionalisme Indonesia | Membangun dari Daerah
https://rechtboy.wordpress.com/2013/04/18/butir-butir-pemikiran-ronald-dworkin-dalam-konstitusionalisme-dan-pengaruhnya-terhadap-konstitusionalisme-indonesia
Its about Rudy thoughts and experiences on local governance. April 18, 2013. Butir-Butir Pemikiran Ronald Dworkin dalam Konstitusionalisme dan Pengaruhnya terhadap Konstitusionalisme Indonesia. Dipublikasikan di Monograf 50 Tahun Prof. I Gede AB Wiranata. Konstitusionalisme merupakan konsep transplant. Dari barat yang menyebar ke seluruh dunia termasuk Asia sebagai bagian dari misi penyebaran doktrin negara hukum rule of law [1]. Namun demikian, definisi konstitusionalisme tidak pernah terdefiniskan deng...
rechtboy.wordpress.com
Desember | 2011 | Membangun dari Daerah
https://rechtboy.wordpress.com/2011/12
Its about Rudy thoughts and experiences on local governance. Archive for Desember, 2011. INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT INTERPRETATION UPON STATE CONTROL: ASIAN VERSUS WESTERN IDEA. On Desember 25, 2011. Butir-Butir Pemikiran Ronald Dworkin dalam Konstitusionalisme dan Pengaruhnya terhadap Konstitusionalisme Indonesia. Landasan Hukum Penyelenggaraan Pilgub di Lampung. Legality versus Morality: Moral Reading and the Case of Pemilukada in Tulang Bawang Regency of Lampung Province.
rechtboy.wordpress.com
Memahami Konsep Hirarki Hukum: Refleksi Permasalahan Dana APBD di Bank Tripanca | Membangun dari Daerah
https://rechtboy.wordpress.com/2008/11/25/memahami-konsep-hirarki-hukum-refleksi-permasalahan-dana-apbd-di-bank-tripanca
Its about Rudy thoughts and experiences on local governance. November 25, 2008. Memahami Konsep Hirarki Hukum: Refleksi Permasalahan Dana APBD di Bank Tripanca. Dimuat di Harian Umum Lampung Post tanggal 24 November 2008, available at:. Http:/ www.lampungpost.com/cetak/berita.php? Negara Hukum, Hukum Positif, dan Hirarki Hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;. Dengan demikian berdasarkan teori hirarki hukum, peraturan ...