indonesianlawyers.blogspot.com
HUKUM STERIL DARI KEPENTINGAN POLITIK ~ INDONESIA LAWYER
http://indonesianlawyers.blogspot.com/2015/08/hukum-steril-dari-kepentingan-politik.html
Kamis, 06 Agustus 2015. HUKUM STERIL DARI KEPENTINGAN POLITIK. Bahwa pengertian makro dari penegakan hukum meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses litigasi atau pemeriksaan di pengadilan dan khusus dalam perkara pidana adalah proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mungkin yang dimaksud dengan kepentingan politik dari hukum itu sendiri atau ...
indonesianlawyers.blogspot.com
STRUKTUR ORGANISASI ~ INDONESIA LAWYER
http://indonesianlawyers.blogspot.com/2013/01/struktur-organisasi.html
Jumat, 11 Januari 2013. Kirimkan Ini lewat Email. Penawaran system kompensasi atas jasa hukum yang terdiri dari beberapa alternative, antara lain sebagai berikut: 1. Sistem Retainer . Kons ultasi permasalahan hukum g una membantu a nda dalam mencapai kepastian hukum Pengacara Indonesia menyediakan layanan jasa advo. Pembelaan hukum perusahaan atau lembaga lain Penawaran Jasa konsultasi dengan system kompensasi atas jasa hukum dalam pelayanan jasa hu. Perjanjian, namun dalam menentukan besar . Lawyer= ...
indonesianlawyers.blogspot.com
TARIF PENGACARA MURAH ~ INDONESIA LAWYER
http://indonesianlawyers.blogspot.com/2013/04/tarif-pengacara-murah.html
Kamis, 11 April 2013. Jadi berapa tarif paling murah dan tarif mahal untuk jasa pengacara? Apakah sepuluh juta untuk JASA PENANGANAN PERKARA PERCERAIAN paling murah, bagi seorang pengacara dapat dikatakan (bantuan hukum) sepuluh juta merupakan patokan tarif murah untuk seorang pengacara dan hal ini kebanyakan dalam ruang lingkup pekerjaan yang mudah saja, tetapi tarif tersebut tidak untuk klien yang memang minim akan perekonomiannya. Dalam profesi pengacara dibutuhkan ketelitian dengan kualitas penangana...
indonesianlawyers.blogspot.com
PENGACARA PERUSAHAAN ~ INDONESIA LAWYER
http://indonesianlawyers.blogspot.com/2013/09/pengacara-perusahaan.html
Minggu, 08 September 2013. Pembelaan hukum perusahaan atau lembaga lain. Penawaran Jasa konsultasi dengan system kompensasi atas jasa hukum. Dalam pelayanan jasa hukum para pengacara indonesia yang bergabung dalam suatu kantor sudah melalui proses rekrutment secara khusus sehingga memiliki integritas pribadi yang tinggi, memegang teguh kode etik profesi. Kegiatan kami dalam litigasi dan non-litigasi (berperkara di pengadilan atau di luar pengadilan) lebih lanjut dapat digambarkan sebagai berikut:. Menyel...
indonesianlawyers.blogspot.com
Agustus 2015 ~ INDONESIA LAWYER
http://indonesianlawyers.blogspot.com/2015_08_01_archive.html
Kamis, 06 Agustus 2015. HUKUM STERIL DARI KEPENTINGAN POLITIK. Bahwa pengertian makro dari penegakan hukum meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses litigasi atau pemeriksaan di pengadilan dan khusus dalam perkara pidana adalah proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mungkin yang dimaksud dengan kepentingan politik dari hukum itu sendiri atau ...
indonesianlawyers.blogspot.com
Januari 2014 ~ INDONESIA LAWYER
http://indonesianlawyers.blogspot.com/2014_01_01_archive.html
Minggu, 26 Januari 2014. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan. Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua Pengadilan menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan. Majelis Hakim akan menerbitkan penetapan atas pencabutan tersebut. Dengan demikian, sengketa diantara penggugat dan tergugat telah selesai dan Majelis Hakim memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan. Pencabutan gugatan bersif...
indonesianlawyers.blogspot.com
Februari 2014 ~ INDONESIA LAWYER
http://indonesianlawyers.blogspot.com/2014_02_01_archive.html
Senin, 17 Februari 2014. Sehingga upaya pemberantasan korupsi tidak lagi hanya sekedar upaya mengembalikan kerugian negara, tetapi juga memiskinkan para pelaku korupsi agar lebih berdaya dan berhasil guna di dalam memberikan deterrent. Dengan menggunakan metode follow the money. Pencurian ikan/ illegal fishing. Ada beberapa hal yang menjadi indikator adalah:. AIat ukur transparansi yaitu meliputi Indeks Kerahasiaan Finansial serta Indeks Keterbukaan Anggaran;. Dari ketiga indikator di atas pendekatan pen...
indonesianlawyers.blogspot.com
KEWENANGAN PTUN DALAM UU PARPOL ~ INDONESIA LAWYER
http://indonesianlawyers.blogspot.com/2015/06/kewenangan-ptun-dalam-uu-parpol.html
Minggu, 14 Juni 2015. KEWENANGAN PTUN DALAM UU PARPOL. Selanjutnya kaitannya dengan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Pejabat Tata Usaha Negara menjadi penting? Terkait dengan hal tersebut, maka Surat Keputusan Menkumham telah bertentangan dengan Undang-Undang Partai dan terlihat adanya inkonsistensi dengan Surat Dirjen AHU. Kirimkan Ini lewat Email. Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, anda ...
