ilmuhukumuin-suka.blogspot.com
HUKUM KEWARISAN
http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/hukum-kewarisan.html
Secara bahasa atau Etimologis: warisan: ورث - يرث - ارثا – وميراثا. موا ريث -ج- ميراثا. Bagian yg telah ditentukan : فرا ئض –ج- فريضة ←بمعنى مفروضة. Beberapa istilah yang sering digunakan: Hukum Waris, Hukum Warisan, Faraid, Fiqh Mawaris dan Hukum Kewarisan. Secara istilah atau terminology. علم يعرف به من يرث ومن لايرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع. Ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima setiap ahli waris dan cara pembagiannya. Pelajarilah Al-Qur&#...
ilmuhukumuin-suka.blogspot.com
Bentuk politik pada periode demokrasi terpimpin
http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2014/03/bentuk-politik-pada-periode-demokrasi.html
Bentuk politik pada periode demokrasi terpimpin. KONFIGURASI POLITIK dan PRODUK HUKUM PADA PERIODE DEMOKRASI TERPIMPIN. Konfigurasi politik pada era demokrasi terpimpin bertolak belakang dengan era demokrasi parlementer. Sistem poltik demokkrasi terpimpin mucul secara resmi setelah konstituante diangap dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Meskipun pembenaran yuidis-konstitusional atas dekrit itu bermacam-macam, karena menurut UUDS presiden tidak berwenang. Dalam penjelmaan kekuasaan otoriter Soeka...
ilmuhukumuin-suka.blogspot.com
PEMBAGIAN WARISAN MENURUT BW
http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/05/pembagian-warisan-menurut-bw.html
PEMBAGIAN WARISAN MENURUT BW. PEMBAGIAN WARISAN MENURUT BW. Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHP perdata. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari pasal 830 KUH perdata sampai dengan pasal 1130 KUH perdata. Di samping itu waris juga diatur di dalam inpres No 1 Tahun 1991. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si mati. Terdapat tiga unsur di dalam warisan yaitu:. Mewaris be...
ilmuhukumuin-suka.blogspot.com
PAJAK DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI
http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2015/03/pajak-dalam-pandangan-hukum-ekonomi.html
PAJAK DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI. A Pajak dalam persepektif hukum ekonomi. Pakar ekonomi konemporer mndefinisikan pajak sebaagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu, ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasiikan untuk mencukupii kebutuhan pangan secara umum da untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. Pajak adalah kewajiban yang mengikat, artinya ...
ilmuhukumuin-suka.blogspot.com
PEMBAGIAN HUKUM, TAKLIFI DAN WADI'
http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2014/03/pembagian-hukum-taklifi-dan-wadi.html
PEMBAGIAN HUKUM, TAKLIFI DAN WADI'. PNEGERTIAN HUKUM DAN PEMBAGIANNYA. Hukum menurut bahasa yaitu menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu dari pdaanya, secara istilah hukum mempunyai arti. خطاب الله المتعلق بأقعال المكلفين طلبا او تخريرا او وضا. Ketentuan Allah yang mengenai pekerjaan mukallaf, baik itu mengandung tuntutn, suruhan atau larangan, atau semat-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan sesuatu itu sebab, atau syarat atau penghalang bagi sesuatu hukum. QS: AN-NISA’ 14). Kebany...
ilmuhukumuin-suka.blogspot.com
teori-teori penegakan hukum, kesadaran, kepatuhan
http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html
Teori-teori penegakan hukum, kesadaran, kepatuhan. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum . Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suaat pr...