jdih.sikkakab.go.id

JDIH Kabupaten Sikka

Minggu, 27 Desember 2015. PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN HUKUM TENTANG PERAN PENEGAK HUKUM DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA LEBAGA PERADILAN. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh. Peraturan Daerah (PERDA) No. 9/2016.

http://jdih.sikkakab.go.id/

OVERVIEW OF jdih.sikkakab.go.id

TRAFFIC RANK

>1,000,000

REVIEWS

0

PAGES IN THIS WEBSITE

9

LINKS TO THIS WEBSITE

CONTACTS

ADDRESSES

SOCIAL LINKS

ONLINE SINCE

WEBSITE DETAILS

SEO

PAGES

SIMILAR SITES

TRAFFIC RANK FOR JDIH.SIKKAKAB.GO.ID

TODAY'S RATING

>1,000,000

TRAFFIC RANK - AVERAGE PER MONTH

BEST MONTH

January

AVERAGE PER DAY Of THE WEEK

HIGHEST TRAFFIC ON

Sunday

TRAFFIC BY CITY

Sign up

CUSTOMER REVIEWS

Average Rating: 4.4 out of 5 with 12 reviews

5 star

7

4 star

3

3 star

2

2 star

0

1 star

0

Hey there! Start your review of jdih.sikkakab.go.id

AVERAGE USER RATING

Write a Review

WEBSITE PREVIEW

LOAD TIME

21.9 seconds

FAVICON PREVIEW

16x16
32x32
64x64
128x128

CONTACTS AT JDIH.SIKKAKAB.GO.ID

ADD CONTACT

Login

TO VIEW CONTACTS

Remove Contacts

FOR PRIVACY ISSUES

CONTENT

PAGES IN
THIS WEBSITE

9

SSL

EXTERNAL LINKS

1

SITE IP

222.165.255.251

LOAD TIME

21.893 sec

SCORE

6.2

PAGE TITLE

JDIH Kabupaten Sikka | jdih.sikkakab.go.id Reviews

<META> DESCRIPTION

Minggu, 27 Desember 2015. PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN HUKUM TENTANG PERAN PENEGAK HUKUM DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA LEBAGA PERADILAN. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh. Peraturan Daerah (PERDA) No. 9/2016.

<META> KEYWORDS

1 Politics Responsive web template

2 Bootstrap Web Templates

3 Flat Web Templates

4 Android Compatible web template

5 Smartphone Compatible web template

6 free webdesigns for Nokia

7 Samsung

8 LG

9 SonyErricsson

10 Motorola web design

CONTENT

Page content here

KEYWORDS ON PAGE

toggle navigation,jdih sikka,beranda,produk hukum,berita,agenda,hubungi kami,berita terbaru,berita sebelumnya,peraturan terbaru,selengkapnya,katalog non peraturan,pengetahuan hukum,contoh pembentukkan perda,pejabat,profil pengelola jdih,sambutan,profil

SERVER

Apache

POWERED BY

PHP/5.6.15

CONTENT-TYPE

utf-8

GOOGLE PREVIEW

JDIH Kabupaten Sikka | jdih.sikkakab.go.id Reviews

https://jdih.sikkakab.go.id

Minggu, 27 Desember 2015. PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN HUKUM TENTANG PERAN PENEGAK HUKUM DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA LEBAGA PERADILAN. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh. Peraturan Daerah (PERDA) No. 9/2016.

INTERNAL PAGES

jdih.sikkakab.go.id

1

JDIH Kabupaten Sikka

http://www.jdih.sikkakab.go.id/produknon.php?page=pengetahuan_praktis&id=135

Selasa, 18 Desember 2012. CONTOH BENTUK RANCANGAN UNDANG - UNDANG. UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR … TAHUN …. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Menimbang: a. bahwa …. B bahwa …. C dan seterusnya …. 3 dan seterusnya …. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Menetapkan: UNDANG–UNDANG TENTANG … (nama Undang–Undang). BAB … (dan seterusnya). Pada tanggal …. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Pada tanggal …. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR ….

2

JDIH Kabupaten Sikka

http://www.jdih.sikkakab.go.id/produknon.php?page=pengetahuan_praktis&id=136

Rabu, 19 Desember 2012. Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. CONTOH BENTUK RANCANGAN UNDANG - UNDANG. Peraturan Bupati / Walikota. Keputusan Bupati / Walikota. Intruksi Bupati / Walikota. Situs Pusat JDIH Nasional. Pemerintah Kab. Sikka. LPSE Kab. Sikka. Peraturan Bupati / Walikota. Keputusan Bupati / Walikota. Intruksi Bupati / Walikota.

3

JDIH Kabupaten Sikka

http://www.jdih.sikkakab.go.id/produk.php

Peraturan Bupati / Walikota. Keputusan Bupati / Walikota. Intruksi Bupati / Walikota. Peraturan Kementerian / LPND. Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen. Peraturan Bupati / Walikota. Keputusan Bupati / Walikota. Intruksi Bupati / Walikota. Situs Pusat JDIH Nasional. Pemerintah Kab. Sikka. LPSE Kab. Sikka. Peraturan Bupati / Walikota. Keputusan Bupati / Walikota. Intruksi Bupati / Walikota.

4

JDIH Kabupaten Sikka

http://www.jdih.sikkakab.go.id/berita.php

Minggu, 27 Desember 2015. PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN HUKUM TENTANG PERAN PENEGAK HUKUM DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA LEBAGA PERADILAN. Peraturan Bupati / Walikota. Keputusan Bupati / Walikota. Intruksi Bupati / Walikota. Situs Pusat JDIH Nasional. Pemerintah Kab. Sikka. LPSE Kab. Sikka. Peraturan Bupati / Walikota. Keputusan Bupati / Walikota. Intruksi Bupati / Walikota.

5

JDIH Kabupaten Sikka

http://www.jdih.sikkakab.go.id/index.php

Minggu, 27 Desember 2015. PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN HUKUM TENTANG PERAN PENEGAK HUKUM DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA LEBAGA PERADILAN. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh. Peraturan Daerah (PERDA) No. 9/2016.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 4 MORE

TOTAL PAGES IN THIS WEBSITE

9

LINKS TO THIS WEBSITE

jdih.nttprov.go.id

Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

http://www.jdih.nttprov.go.id/?page=home

Situs Pusat JDIH Nasional. Pemerintah Prov. NTT. Anggota JDIH - BPHN.

UPGRADE TO PREMIUM TO VIEW 0 MORE

TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE

1

OTHER SITES

jdih.sawahluntokota.go.id

Selamat Datang di Website JDIH Kota Sawahlunto

Selamat datang di Website JDIH Sawahlunto. Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Online (20 minutes ago): 3. Your IP: 23.21.86.101. MOZILLA 5.0,. Now is: 2015-08-18 06:49. Visitors Counter 1.6. Selamat Datang di Website JDIH Kota Sawahlunto. Senin, 19 Juli 2010 11:30. Rabu, 21 Juli 2010 13:36. Kota Sawahlunto terdiri dari kawasan hutan lindung (26,5%) dan kawasan budidaya (73,5%). Sedangkan untuk penggunaan tanah yang dominan adalah untuk perkebunan campuran (34,1%), hutan lebat dan belukar (19,5%), kawas...

jdih.sekadaukab.go.id

JDIH Pemerintah Kabupaten Sekadau

Bagian Hukum dan HAM. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Sekadau. Selamat Datang di Website. JDIH ( Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ) Pemerintah Kabupaten Sekadau. Selamat Datang di Website. JDIH ( Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ) Pemerintah Kabupaten Sekadau. Selamat Datang di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Sekadau. Login SKPD : . Statistik Pengunjung : . IP ANDA : 66.160.134.2. Turis Belanda Takjub Pekan Gawai Dayak.

jdih.serangkab.go.id

JDIH Kabupaten Serang

Pasukan Pengamanan Pilkades Serentak. Rabu, 24 Juni 2015 - 13:38:06 WIB. Kepala biro oprasi (Karoop) Polda Banten Kombespol Agus Kristianto mengimbau seluruh Personel Polri menjaga netralitas . Bimtek Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten Tahun 2015. Rabu, 24 Juni 2015 - 10:08:26 WIB. Dalam rangka meningkatkan kinerja para pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi . Selasa, 23 Juni 2015 - 15:06:10 WIB. UU Panas Bumi Segera Direvisi.

jdih.setjen.kemendagri.go.id

Biro Hukum

Profil Kabag dan Kasubag. Kab Aceh Barat Daya. Kab Padang lawas Utara. Kab Labuhan Batu Selatan. Kab Labuhan Batu Utara. Kab Kep. Mentawai. Kab Kep. Meranti. Kab Tj. Jabung Barat. Kab Tj. Jabung Timur. Kab Ogan Komering Hulu. Kab Ogan Komering Hilir. Kab Tulang Bawang Barat. Kab Kep. Anambas. Kab ADM Kep. Seribu. Kab Timor Tengah Selatan. Kab Timor Tengah Utara. Kab Sumba Barat Daya. Kab Kota Waringin Barat. Kab Kota Waringin Timur. Kab Hulu Sungai Selatan. Kab Hulu Sungai Tengah. Kab Hulu Sungai Utara.

jdih.siakkab.go.id

.:: JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Siak ::.

Header JDIH Kabupaten Siak. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Siak. Website ini dikembangkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Website ini menyajikan informasi tentang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri. Rabu, 14 Desember 2016. Senin, 05 Desember 2016. BAGIAN HUKUM ...

jdih.sikkakab.go.id

JDIH Kabupaten Sikka

Minggu, 27 Desember 2015. PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN HUKUM TENTANG PERAN PENEGAK HUKUM DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA LEBAGA PERADILAN. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh. Peraturan Daerah (PERDA) No. 9/2016.

jdih.simeuluekab.go.id

JDIH || SIMEULUE

Qanun Kab. Simeulue. 2015 PERBUP NOMOR 43 ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUMPADA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH. 2015 PERBUP NOMOR 43 ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUMPADA SEKRETARIAT MAJELIS…. 2015 PERBUP NOMOR 41 KLASIFIKASI DAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SIMEULUE. 2015 PERBUP NOMOR 41 KLASIFIKASI DAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SIMEULUE. Distinctively expedite orthogonal benefits….

jdih.sinjaikab.go.id

JDIH Kabupaten Sinjai | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sinjai

JDIH Kabupaten Sinjai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sinjai. Program Legislasi Daerah (Prolegda). Surat Edaran Bupati Sinjai. Bagian Organisasi dan Kepegawaian. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2015. Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman. RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013-2018. PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN SINJAI. LKJ PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015. Satu lagi ...

jdih.sintang.go.id

JDIH Pemkab Sintang

SELAMAT DATANG DI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG . Struktur Organisasi Sekretariat Daerah. KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI. Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi » selengkapnya. KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI. Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi » selengkapnya. SEJARAH KABUPATEN SINTANG » selengkapnya. Penyelenggaraan Musyawarah adat » selengkapnya. Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sintang » selengkapnya. UU No 9 Thn 2015. UU No 8 Thn 2015. PENGATU...

jdih.slemankab.go.id

JDIH – Kabupaten Sleman

Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pusat dan Daerah: Produk Hukum di Desa. Nilai IKM Bagian Hukum. Rapat Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sleman (Perseroda). Pembinaan Pengelola JDIH Kecamatan di Kabupaten Sleman. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018. Pembentukan ...

jdih.solokkota.go.id

Selamat datang di JDIH Kota solok, Sumatera Barat | jdih solok

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Solok. Jalan Lubuk Sikarah 89. Jaringan Dokumentasi and Informasi Hukum. Bagian Hukum and HAM Sekretariat Daerah Kota Solok. Klik Read More untuk melihat daftar peraturan walikota Solok. Klik Read More untuk melihat daftar peraturan daerah Solok. VISI DAN MISI BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK. STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK. TUPOKSI BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK. Fitra Heldi, SH, MH.