jdih.slemankab.go.id
JDIH – Kabupaten SlemanJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Sleman
http://jdih.slemankab.go.id/
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Sleman
http://jdih.slemankab.go.id/
TODAY'S RATING
>1,000,000
Date Range
HIGHEST TRAFFIC ON
Thursday
LOAD TIME
2.2 seconds
16x16
32x32
PAGES IN
THIS WEBSITE
0
SSL
EXTERNAL LINKS
48
SITE IP
103.71.191.13
LOAD TIME
2.219 sec
SCORE
6.2
JDIH – Kabupaten Sleman | jdih.slemankab.go.id Reviews
https://jdih.slemankab.go.id
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Sleman
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH » ANGGOTA DPRD 2014-2019
http://dprd.slemankab.go.id/anggota-dprd-2014-2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. Wajib Diumumkan Serta Merta. Wajib Diumumkan Setiap Saat. REMILA MURSINTA, S.IP. ISMI SUTARTI, SH. TRI NUGROHO, SE. RAHAYU WIDINURYANI, SH. RAHAYU WIDICAHYANI, SH.,MM. NAFSIR FAUSI, SH. AGUS RIYANTO, S.Si. YANI FATHU RAHMAN, S.Pd.i. HENDRAWAN ASTONO, S.Si. M DARUL FALAH, S.Hut.,M.P. HASTO KARYANTORO, SIP. SOFYAN SETYODARMAWAN, ST.,M.Eng. DANANG MAHARSA, SE. DWI YOGA MASHINTA, S.,Hut. TIMBUL SAPTOWO, ST. NILA RAFIANTI, S.Pd. RB RAMELAN, SE.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH » PKB
http://dprd.slemankab.go.id/pkb
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. Wajib Diumumkan Serta Merta. Wajib Diumumkan Setiap Saat. Tri Nugroho, S.E. Nafsir Fausi, S.H. Rahayu Widi Nuryani, S.H. Rahayu Widicahyani, S.H., M.M. Email (will not be published) (required). RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2021 DITETAPKAN. KETUA KOMISI A H. HENDRAWAN ASTONO, S.Si : Kritisi RPJMD dengan Serius. KABUPATEN SLEMAN HARUS MEMBANGUN PERPUSTAKAAN YANG REPRESENTATIF.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH » PARTAI GERINDRA
http://dprd.slemankab.go.id/partai-gerindra
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. Wajib Diumumkan Serta Merta. Wajib Diumumkan Setiap Saat. Muhammad arif Priyo Susanto. Subandi Kusuma, SH. H R Sukaptana, S.H. Email (will not be published) (required). RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2021 DITETAPKAN. KETUA KOMISI A H. HENDRAWAN ASTONO, S.Si : Kritisi RPJMD dengan Serius. KABUPATEN SLEMAN HARUS MEMBANGUN PERPUSTAKAAN YANG REPRESENTATIF. Total Reads : 152847.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH » GOLKAR
http://dprd.slemankab.go.id/golkar
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. Wajib Diumumkan Serta Merta. Wajib Diumumkan Setiap Saat. Prasetyo Budi Utomo, S.Sos. H Suwarno, S.IP. Email (will not be published) (required). RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2021 DITETAPKAN. KETUA KOMISI A H. HENDRAWAN ASTONO, S.Si : Kritisi RPJMD dengan Serius. KABUPATEN SLEMAN HARUS MEMBANGUN PERPUSTAKAAN YANG REPRESENTATIF. Total Reads : 152847. Total Visitor : 78519.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH » PARTAI NASDEM
http://dprd.slemankab.go.id/partai-nasdem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. Wajib Diumumkan Serta Merta. Wajib Diumumkan Setiap Saat. Ismi Sutarti, S.H. Remila Mursinta, S.IP. H Surana, SE. Email (will not be published) (required). RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2021 DITETAPKAN. KETUA KOMISI A H. HENDRAWAN ASTONO, S.Si : Kritisi RPJMD dengan Serius. KABUPATEN SLEMAN HARUS MEMBANGUN PERPUSTAKAAN YANG REPRESENTATIF. Total Reads : 152847.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH » BUKU TAMU
http://dprd.slemankab.go.id/buku-tamu
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. Wajib Diumumkan Serta Merta. Wajib Diumumkan Setiap Saat. Lindha Asrie Ati Muktie. March 16, 2016. Selamat pagi, nama saya Lindha Asrie Ati Muktie, lulusan dari ugm fakultas hukum, saya ingin menanyakan apakah di DPRD Kab Sleman menerima magang? Ataukah ada lowongan pekerjaan yang bisa diisi? March 16, 2016. Ataukan ada lowongan pekerjaan yang bisa diisi? March 18, 2016. Email (will not be published) (required). Isi situs bersifat inform...
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH » PROFIL
http://dprd.slemankab.go.id/profil
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. Wajib Diumumkan Serta Merta. Wajib Diumumkan Setiap Saat. Email (will not be published) (required). RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2021 DITETAPKAN. KETUA KOMISI A H. HENDRAWAN ASTONO, S.Si : Kritisi RPJMD dengan Serius. KABUPATEN SLEMAN HARUS MEMBANGUN PERPUSTAKAAN YANG REPRESENTATIF. PARIPURNA PENETAPAN RAPERDA TENTANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENDAPATAN DESA.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH » PPP
http://dprd.slemankab.go.id/ppp
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. Wajib Diumumkan Serta Merta. Wajib Diumumkan Setiap Saat. Untung Basuki Rahmad, S.Ag. Fika Chusnul Chotimah, S.H. Iffah Nugraheni, S.Ag., M.Si. Jaka Purwanta, S.Sos. Email (will not be published) (required). RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2021 DITETAPKAN. KETUA KOMISI A H. HENDRAWAN ASTONO, S.Si : Kritisi RPJMD dengan Serius. Total Reads : 152847. Total Visitor : 78519.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH » PAN
http://dprd.slemankab.go.id/pan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. Wajib Diumumkan Serta Merta. Wajib Diumumkan Setiap Saat. Nurhidayat, A.Md. Ida Suryanti, ST. Arif Kurniawan, S.Ag. R Inoki Azmi Purnomo, S.Ag. Email (will not be published) (required). RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2021 DITETAPKAN. KETUA KOMISI A H. HENDRAWAN ASTONO, S.Si : Kritisi RPJMD dengan Serius. KABUPATEN SLEMAN HARUS MEMBANGUN PERPUSTAKAAN YANG REPRESENTATIF.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH » PDI-P
http://dprd.slemankab.go.id/fraksi-pdi-p
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. Wajib Diumumkan Serta Merta. Wajib Diumumkan Setiap Saat. RB Ramelan, S.E. Timbul Saptowo, S.T. Dwi Yogamashinta, S.Hut. Haris Sugiharta, S.E. Nila Rifianti, S.Pd. H Sunarto, S.Sos. Dra Hj. Sri Muslimatun, M.Kes. Bambang Sigit Sulaksono, ST. Email (will not be published) (required). RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2021 DITETAPKAN. Total Reads : 152847. Total Visitor : 78519.
TOTAL LINKS TO THIS WEBSITE
48
.:: JDIH Bagian Hukum Setda Kabupaten Siak ::.
Header JDIH Kabupaten Siak. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Siak. Website ini dikembangkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak. Website ini menyajikan informasi tentang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri. Rabu, 14 Desember 2016. Senin, 05 Desember 2016. BAGIAN HUKUM ...
JDIH Kabupaten Sikka
Minggu, 27 Desember 2015. PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN HUKUM TENTANG PERAN PENEGAK HUKUM DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA LEBAGA PERADILAN. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh. Peraturan Daerah (PERDA) No. 9/2016.
JDIH || SIMEULUE
Qanun Kab. Simeulue. 2015 PERBUP NOMOR 43 ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUMPADA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH. 2015 PERBUP NOMOR 43 ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUMPADA SEKRETARIAT MAJELIS…. 2015 PERBUP NOMOR 41 KLASIFIKASI DAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SIMEULUE. 2015 PERBUP NOMOR 41 KLASIFIKASI DAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN SIMEULUE. Distinctively expedite orthogonal benefits….
JDIH Kabupaten Sinjai | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sinjai
JDIH Kabupaten Sinjai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sinjai. Program Legislasi Daerah (Prolegda). Surat Edaran Bupati Sinjai. Bagian Organisasi dan Kepegawaian. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2015. Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman. RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013-2018. PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN SINJAI. LKJ PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015. Satu lagi ...
JDIH Pemkab Sintang
SELAMAT DATANG DI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG . Struktur Organisasi Sekretariat Daerah. KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI. Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi » selengkapnya. KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI. Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi » selengkapnya. SEJARAH KABUPATEN SINTANG » selengkapnya. Penyelenggaraan Musyawarah adat » selengkapnya. Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sintang » selengkapnya. UU No 9 Thn 2015. UU No 8 Thn 2015. PENGATU...
JDIH – Kabupaten Sleman
Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pusat dan Daerah: Produk Hukum di Desa. Nilai IKM Bagian Hukum. Rapat Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sleman (Perseroda). Pembinaan Pengelola JDIH Kecamatan di Kabupaten Sleman. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018. Pembentukan ...
Selamat datang di JDIH Kota solok, Sumatera Barat | jdih solok
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Solok. Jalan Lubuk Sikarah 89. Jaringan Dokumentasi and Informasi Hukum. Bagian Hukum and HAM Sekretariat Daerah Kota Solok. Klik Read More untuk melihat daftar peraturan walikota Solok. Klik Read More untuk melihat daftar peraturan daerah Solok. VISI DAN MISI BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK. STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK. TUPOKSI BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK. Fitra Heldi, SH, MH.
JDIH Soppeng
Produk Hukum Pemerintah Pusat. Produk Hukum Pemprov Sulsel. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan. Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan Lainnya. Produk Hukum Pemkab Soppeng. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng. Peraturan Kabupaten Soppeng Lainnya. UUD 1945 dan Koleksi Buku Lainnya. Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM. SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KAMI. Kegiatan Sosialisasi Perda di Kecamatan. PERATURAN BUP...
[ JDIH SUMBAR ] - jdih.sumbarprov.go.id
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG. Dokumentasi and Info. Hukum. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Sumatera Barat. Rakor Kabag Hukum Kab/Kota se Sumatera Barat. PULUHAN NAGARI DI SUMBAR AJUKAN RENCANA PEMEKARAN. ARAHAN MENPAN RB PADA PEMBUKAAN FORUM KOORDINASI PENDAYAAGUNAAN APARATUR NEGARA DAERAH (FORKONPANDA). Kejari Secepatnya Limpahkan Berkas Jessica ke Pengadilan.
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
Situs Pusat JDIH Nasional. Pemerintah Kab. Sumbawa. Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Sumbawa : . / .: Untuk melihat tanggal penetapan peraturan silahkan klik Lihat Katalog : . Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Kantor Bupati Lt.2. Jl Garuda No.1 Sumbawa Besar. Telp (0371) 21632-21721 Fax. (0371) 21932.
Website Resmi JDIH Kabupaten Sumedang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Website Resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang. Rapat Aset PDAM di Jatigede. Pembukaan Raker Forum BKAD. Kunjungan Kerja Pemkab Gunung Mas. Rakor Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan. Wabup Pimpin Rapat Evaluasi PAD. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Pembahasan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Forum Konsultasi Peraturan Perundang-undangan. Dan b...
